• Golkar Panaskan HUT ke-58! Dari Lomba Konten hingga Fun Soccer, Anak Muda Diajak Ikut Main
• Lindungi Peternak Rakyat, Ketua Komisi IV Ingatkan Pentingnya Penguatan Pengendalian Penyakit Hewan
• IHSG Terjun Bebas, DPR Indonesia Desak Reformasi Total Pasar Modal
• Diperiksa 4 Jam di KPK, Yaqut Cuma Bilang “Saya Tidak Tahu” soal Korupsi Kuota Haji
• Nama Jokowi Diseret di Kasus Kuota Haji, Mantan Presiden Angkat Bicara: “Tak Pernah Ada Perintah Korupsi!”

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati/ Dok. FG

nusakini.com, Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai perubahan kelembagaan penyelenggaraan haji menjadi momentum perbaikan layanan jamaah Indonesia pada musim haji 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan pengelolaan haji yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah diharapkan memiliki otoritas lebih kuat dalam koordinasi internasional, khususnya dengan pemerintah Arab Saudi.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Senin (2/1/2026).

Menurut Sari, DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai tujuan, yakni peningkatan kualitas pelayanan jamaah.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menjelaskan bahwa revisi undang-undang dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan penyelenggaraan haji sebelumnya, termasuk tata kelola dan struktur kelembagaan.

Sementara itu, Penasihat Presiden Urusan Haji Muhajir Effendy mengusulkan sejumlah langkah efisiensi biaya, antara lain pemanfaatan Bandara Thaif serta optimalisasi penerbangan jamaah selama musim haji. (*)